Adapun hal yang dimaksudkan antara lain, Administrasi Keuangan Desa, pembangunan Jalan Dusun, Jembatan, Kantor Desa, Gedung Serbaguna, pembangunan dermaga beserta pintu gerbang dermaga, Pengadaan Mesin Katinting, Pengadaan alat tangkap pukat ikan, Pengadaan mesin potong sensor, anggaran pemberdayaan Kelompok Ibu PKK, pembinaan pemberdayaan lembaga kemasyakatan Desa,Lembaga Adat, Karangtaruna,Honorarium Aparat Desa dan sejumlah obyek lainnya yang selama ini disinyalir sarat penyelewengan.
Pantauan tim TransNews.co.id dilapangan, kuat dugaan oknum Kepala Desa Laudin selama menjabat telah memberdayakan praktek mall admistrasi atas realisasi anggaran ADD/DDS yang menimbulkan kerugian negara hingga miliyaran rupiah.
Terkait kedatangan tim evaluasi tersebut, Kasi Pemeritahan Sarumi Rachman saat ditemui di tempat itu, mengakui bahwa berdasarkan hasil evaluasi tim dilapangan, ditemukan banyak kejanggalan. Namun Kata Sarumi,
masih dibutuhkan pendalaman yang nantinya akan dijadikan bahan laporan kepada Bupati dan Insfektorat untuk segera ditindak lanjuti berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku,”ucap Sarumi.
Sarumi menambahkan,ini adalah salah satu wujud kepedulian kita atas laporan masyarakat yang masuk kepada kami. Tentunya hasilnya nanti akan kita jadikan bahan laporan untuk atasan kami,Bupati dan Inspektorat.
“Jangan ada kesan kita ada cari cari kesalahan orang. Kita bekerja berdasarkan dengan aturan. Kita hanya menjalankan tugas,”tandas Harumi, diamini oleh Buhaerah dan Arwiah.