Ade Firmansyah Sebut Program 300 Juta Per RW Potensi Timbulkan Masalah

Reporter: DiM
Ade Firmansyah Sebut Program 300 Juta Per RW Potensi Timbulkan Masalah
Ade Firmansyah Sebut Program 300 Juta Per RW Potensi Timbulkan Masalah

Adef menekankan, dalam mekanisme penganggaran, penting ditentukan dasar hukum yang digunakan sebagai landasan legal atas penganggaran kegiatan.

Baik itu Undang-Undang (UU), paparnya, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Peraturan Daerah (Perda) dan ketentuan lainnya.

“Termasuk Dokumen Perencanaan Daerah yakni RPJMD, berupa Perda yang akan dijadikan acuan. Sementara saat ini, Walikota terpilih belum dilantik,” sambungnya.

Ia menyampaikan, bahwasanya penetapan mata anggaran dalam APBD, juga harus melalui persetujuan DPRD.

BACA JUGA :  Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Umumkan Masa Akhir Jabatan Bupati

“Ini diatur dengan jelas dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri terkait APBD,” tegas Adef.

Sementara itu, urainya, Panduan Musrenbang yang berisi Juklak Juknis Alokasi Dana Rp 300 juta per RW, sudah disosialisasikan Bappeda, padahal belum melalui pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD.

“Secara prosedural, ini menyalahi ketentuan dan etika pemerintahan,” ungkap Adef.

BACA JUGA :  Komisi C DPRD Depok Kunker ke Dishub Prov. Jabar

Pertanggungjawaban administratif alokasi Dana Rp300juta per RW itu, ulasnya, juga belum ada penjelasan lebih lanjut terkait siapa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nya, sebagaimana diatur dalam PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Apakah RW bisa menjadi KPA, atau penerima hibah bansos. Apakah KPA nya Lurah dan atau Camat, lalu bagaimana pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan kegiatannya. Apakah dikerjakan oleh tiap RW, atau oleh staf Kelurahan dan Kecamatan,” tanyanya.

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, silahkan mengirim sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: transnewsredaksi@gmail.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *