Ning Lia juga menyebutkan pentingnya revisi UU No. 1 Tahun 2022 mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas). Dalam UU ini, kriteria penerima DBH Migas mencakup wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil, baik di darat maupun laut. “Kami akan memperjuangkan supaya pembagian DBH Migas ini lebih memperhatikan kondisi spesifik daerah penerima yang selama ini kurang optimal dalam mendapatkan bagian yang seharusnya,” tambah Ning Lia.
Tidak hanya itu, Ning Lia juga menyoroti revisi UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang saat ini sedang menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas 2023. Dia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam perizinan usaha berbasis risiko yang terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS), untuk mendorong iklim investasi dan memperkuat kewenangan daerah dalam mengelola potensi kelautan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir dan investasi daerah.
Sebagai usulan terakhir, Ning Lia mengungkapkan perlunya penguatan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur No. 43 Tahun 2023 tentang Pengembangan Pesantren, agar lebih optimal dalam merealisasikan dukungan bagi pesantren. “Kami mendorong adanya perbaikan pada Pergub ini sehingga aspek rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pesantren dapat benar-benar dioperasionalkan dan difasilitasi oleh dinas-dinas terkait secara berkelanjutan. Pesantren adalah bagian vital dalam pembangunan karakter dan pendidikan di daerah,” jelasnya.
Pj Gubernur Adhy Karyono turut menyampaikan bahwa usulan peningkatan persentase DBHCHT akan sangat bermanfaat dalam membiayai berbagai kebutuhan daerah, seperti layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur. “Harapan kami adalah dengan adanya peningkatan tersebut, upaya penurunan kemiskinan di Jawa Timur dapat terlaksana lebih efektif,” ujarnya.
