Permasalahan yang terjadi terkait Dewan Kesenian dimana pun hampir sama, selain masalah dana, aroma politik juga kental terjadi sehingga adanya disharminisasi dengan pemangku kebijakan.
“Di Depok Jawa Barat, Dewan Keseniannya ada tetapi seperti tak ada, karena gesekan politik antara Ketua Dewan Kesenian Depok dengan pemimpin Depok sangat terlihat. Akhirnya yang bergerak aktif adalah Lembaga Kebudayaan Depok (LKD),” terang Sihar Ramses, sekretaris LKD yang ikut hadir.
Ketua Dewan Kesenian Nabire Papua mengatakan jika dibdaerahnya banyak kendala untuk melakukan upaya pemajuan kebudayaan terutama karena anggaran yang minim dan cenderung tidak ada. Bahkan dirinya tak segan mengeluarkan anggaran dari uang pribadi jika akan membuat kegiatan kesenian.
“Kami sangat kesulitan ketika berbicara anggaran kegiatan, meski sebenarnya pemerintah mampu membiayai kegiatan kebudayaan, ” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ki Bagong Sabdo Sinukarto, penasehat Dewan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan mengatakan jika hal itu banyak dialami oleh dewan kebudayaan di seluruh Indonesia, bahkan ada Dewan Kesenian dengan mendapat alokasi anggaran besar tapi minim kegiatan, anggaran tersebut akhirnya dibelanjakan untuk pembelian alat musik dan lain-lain.
Menurut Putra Gara, dalam upaya pemajuan kebudayaan, Dewan Kesenian adalah mitra strategis pemerintah, untuk itu dalam rekomendasi yang disebut sebagai “Resolusi Ancol” direkomendasikan adanya Kementerian Kebudayaan secara mandiri, tidak tergabung dengan menteri lain.