Fajri melihat ada beberapa nama calon PPK yang diduga ada kedekatan dengan partai politik saat Pileg dan Pilpres kemarin, kami akan selalu memantau apakah KPU Kota Depok bisa memilih calon-calon PPK dengan baik atau memang ada unsur kesengajaan dalam perekrutan PPK di KPU Kota Depok. Potensi-potensi kerawanan dapat diminimalisir dengan cara rekrutmen yang trasnparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga publik dapat menilai calon anggota PPK.
“Mengingat pentingnya rekrutmen PPK yang transparan dan akuntabel serta banyaknya kerawanan dalam rekrutmen PPK, kami mendorong Bawaslu Kota Depok sebagai Lembaga Pengawasan untuk pro aktif dalam pengawasan perekrutan PPK apalagi ada beberapa nama yang memiliki rekam jejak buruk dan dugaan adanya kedekatan dengan Partai Politik maupun calon tertentu, Bawaslu jangan hanya menerima laporan masyarakat tapi harus pro aktif mencari bukti-bukti calon PPK yang memiliki kerawanan-kerawanan tersebut. Terkait pengawasan rekrutmen PPK, Bawaslu sebagai lembaga pengawasan memiliki alat kerja pengawasan-pengawasan terutama rekrutmen PPK, jangan sampai publik hilang kepercayaannya terhadap Bawaslu karena kinerja Bawaslu hanya menunggu dan menunggu laporan masyarakat,” tegas Syahid menutupnya. (ANDRYjM)