BPD, lanjut Tama, menginginkan agar Pemdes Tangkil dapat menjalin komunikasi yang baik bersama BPD terlebih persoalan penggunaan anggaran Pembangunan dan juga terkait konpensasi Sutet dari PLN.
“Jangan sampai terkesan ada nya ucapan bahwa BPD cuma menerima honore bae langka pegaweane (menerima honor nya saja tidak ada kerjaan nya),” ujarnya dengan dialek Cirebon.
Dilain pihak Kusnandar perwakilan dari Masyarakat yang menghendaki adanya keterbukaan sesuai apa yang di amatkan dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) nomor 14 tahun 2014.
Menurutnya pembangunan di Desa Tangkil terbilang kurang,sehingga Masyarakat pun mempertanyakan keterbukaan RAPBDes serta RAB dan sumber pendapatan lainnya. Kemudian untuk apa dan dikemanakan saja.
“Jadi jelas keperuntukan nya agar masyarakat mengetahui,sehingga kami datang kesini untuk mempertanyakan ketransparansian nya terkait hal tersebut kepada pihak Pemdes,”katanya.
Kusnandar mengungkapkan,Masyarakat juga mengahendaki adanya pembangunan secara real,jangan cuma dianggarkan saja, namun pembangunannya masih kurang dan masyarakatpun tidak merasakan dampak dari pembangunan yang dilakukan,” ujarnya.
Terkait Konpensasi Sutet dari PLN bagi masyarakat,Kusnandar juga menginginkan adanya Transparansi data Konpensasi Sutet dari pihak Pemdes,karena tidak mungkin pihak PLN berkoordinasi dengan Masyarakat langsung tanpa melalui pihak Desa.
“Apalagi ada nya keterangan dari Kepala Desa Tangkil Tahadi yang mengatakan bahwa Kuwu pun mempertanyakan kepada pihak PLN terkait ada nya kesalahan nama yang tercantum dalam konpensasi Sutet yang mestinya milik Desa namun tercatat untuk Petani,”terang Kusnandar.