“Kami juga sudah melakukan uji coba perdagangan karbon pertama di 26 pembangkit listrik PLN. Selain itu juga mengaktifkan konsumsi energi terbarukan melalui layanan energi hijau atau Renewable Energy Ceritificate (REC),” tambah Darmawan.
PLN dan IEA sepakat bahwa langkah Indonesia ini perlu dukungan semua pihak lewat kolaborasi investasi maupun pendanaan. Lewat FGD tersebut, PLN dan IEA mematangkan strategi bagaimana melaksanakan agenda besar tersebut lewat skema JETP IPP.
PLN dan IEA pun sepakat bahwa proyek transisi energi ini tidak semata mata hanya investasi saja. Dalam menjalankan strategi proyek transisi energi, perlu mengedepankan prinsip affordability bagi masyarakat sehingga masyarakat tak terdampak dari sisi ekonomi.
Selain itu, implementasi transisi energi membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga perlu dikaji dampaknya terhadap kondisi keuangan PLN maupun kemampuan keuangan negara.
Bahkan PLN juga akan meningkatkan pembangunan transimisi jaringan interkoneksi antar pulau serta green enabling transmission line sehingga bisa menyalurkan daya dari pembangkit EBT ke pusat beban.
PLN mengembangkan konsep smart grid dalam pembangunan jaringan ini sehingga mampu meningkatkan keandalan listrik bagi masyarakat.
“Upaya kami ini mampu mengurangi emisi karbon hingga 3,7 miliar ton CO2 ke depan. Kami bersama IEA memetakan hingga rinci terkait strategi, kebutuhan infrastruktur pendukung, rencana pembangunan interkoneksi jaringan hingga peluang kolaborasi yang menarik bagi investor,” tambah Darmawan.