Diskusi Publik Sekber Wartawan Depok, Kamsul: Patuhi Dulu Perintah UU Pers Pasal 9 Ayat 2

Ahli Pers Dewan Pers, Kamsul Hasan dan moderator, Sekjen SWI Herry Budiman saat Diskusi Publik, Jumat (26/2/2021)

DEPOK, transnews.co.id | Sekretariat Bersama (Sekber) Wartawan Kota Depok menggelar Diskusi Publik bertajuk peran wartawan dalam mensukseskan RPJMD 2021-2026 kota Depok di Balai Rakyat Depok Jaya kota Depok, Jumat (26/2/2021)

Diskusi Publik yang digelar dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 itu menghadirkan pemateri ahli pers Dewan Pers, Kamsul Hasan dan Kepala Diakominfo kota Depok Sidik Mulyono dan dipandu Sekjen SWI, Herry Budiman sebagai moderator.

BACA JUGA :  Mempererat Silahturahmi, DPD SWI Pekalongan Raya Buka Puasa Bersama DPD SWI Batang

Diskusi Publik yang dihadiri sekira 82 peserta berlangsung seru dan berakhir jam pada jam 17.30 WIB dengan kesimpulan peran wartawan mewakili masyarakat luas mengawal RPJMD harus melaksanakan fungsi pers selain sebagai media informasi juga kontrol sosial.

Para peserta foto bersama pemateri

PERUSAHAAN PERS

Pada sesi tanya jawab, ada yang bertanya soal keberatan verifikasi faktual perusahaan pers yang dilakukan oleh Dewan Pers.

“Patuhi dulu perintah UU yaitu membuat badan hukum sesuai Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 1 angka 2.” terang Kamsul Hasan menjawab pertanyaan peserta Diskusi Publik

BACA JUGA :  DPD SWI Jember Gelar Halal Bi Halal Sekaligus Implementasi Program Kerja Hasil Rakerda

Setelah itu baru patuhi peraturan Dewan Pers tentang verifikasi apakah administrasi atau faktual.

“Jangan karena melihat persyaratan verifikasi faktual sangat berat, lalu pesimis tidak membuat badan hukum,” tegas Kamsul menjawab pertanyaan.

Kamsul menjelaskan bila media kalian sudah berbadan hukum sesuai perintah UU Pers, namun belum terverifikasi faktual, tetap mendapat perlindungan dari UU Pers.

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, silahkan mengirim sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: transnewsredaksi@gmail.com

Pos terkait