“Selain badan hukum, yang sangat penting dilakukan teman-teman pengelola pers UMKM adalah menegakkan disiplin kerja jurnalistik dengan memperhatikan hukum, etik dan berbagai pedoman,” jelasnya.
Dirinya mengingatkan jangan contoh perusahaan pers yang sudah terverifikasi faktual tetapi standar kerjanya malah menyimpang, seperti membuat berita hanya bersumber dari media sosial tanpa modernisasi.
“Media arus utama yang terverifikasi faktual malah ada yang cari gampang melempar tanggung jawab dengan membuat disclaimer. Ini tidak benar, jangan dicontoh!” tegasnya
Kamsul juga menerangkan bahwa pasal 9 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, memberikan ruang kepada warga negara untuk mendirikan perusahaan pers dan ini adalah hak asasi manusia.
Pasal 9 ayat (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
“Namun untuk memanfaatkan peluang ayat (1) harus patuhi ayat(2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.” tandasnya. YN
