“Pemerintah kota Depok mengucapkan atas terima kasih pandangan fraksi-fraksi terhadap tiga raperda yang di ajukan, pandangan umum fraksi-fraksi kota Depok akan kami teruskan kepada perangkat daerah terkait untuk dapat di pelajari sebagai bahan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah yang akan di bahas kemudian bersama pansus yang akan di bentuk oleh DPRD kota Depok,” tambah Idris.
Pada rapat paripurna ini fraksi-fraksi juga menyerahkan hasil pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda pemerintah kota Depok.
Selanjutnya H. Edi Masturo, SE., membacakan Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Depok terhadap atas pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Setelahnya Wali Kota Depok menyampaikan jawaban terhadap tiga raperda Kota Depok yang telah disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Depok sebagai inisiatif dari DPRD.
“Penanggulangan kemiskinan yang juga bagian dari raperda yang di inisiasi DPRD, walaupun tingkat kemiskinan Depok terendah di Jawa Barat masih merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah kota Depok. Dalam menanggulangi kemiskinan tersebut pemerintah daerah telah mengeluarkan beberapa peraturan serta program, parameter penduduk miskin praturan ini sebagai dasar dalam perencanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Program-program yang telah dilaksanakan kartu depok sejahtera (KDS), Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), serta wirausaha baru (WUB),” Wali Kota Depok.