Kota Bandung, transnews.co.id- DPRD Prov Jabar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda persetujuan bersama Ketua DPRD Jabar dengan Gubernur Jabar terhadap CP-DOB Kabupaten Garut Selatan, Bogor Barat dan Kabupaten Sukabumi Utara,Jumat (4/12/2020).
Rapat Paripurna DPRD dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jabar H. Ahmad Ru’yat dihadiri pula oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil di Ruang Sidang Paripurna DPRD Jabar.
Ketua Komisi I DPRD Jabar H. Bedi Budiman menjelaskan menurut kajian Komisi I ketiga CP-DOB tersebut layak untuk ditetapkan sebagai CP-DOB.
“Hal itu berdasarkan beberapa persyaratan dasar kewilayahan, Kapasitas Daerah (Kapasda), serta persyaratan lainnya,”jelasnya.
Dikatakan H.Bedi, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti pemetaan ASN harus dihitung dengan cermat, penghitungan kemampuan keuangan, perhitungan aset dengan cermat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
“Kemudian Kualitas SDM, konflik sosial, bencana dan kejadian bencana, PDRB, dan fasilitas kesehatan pada RSUD 1 : 1.000.,”papar H.Bedi.
H.Bedi menegaskan,kesimpulan Komisi I, sangat layak untuk ditetapkan sebagai CP-DOB.Hambatan moratorium memang sedang dihadapi,namun setelah Moratorium dicabut diharapkan persetujuan DPRD dan Gubernur tersebut dapat segera diusulkan kepada pemerintah pusat.
“Setiap CP-DOB memperoleh dukungan dana dari Pemprov Jabar sesuai dengan kebutuhan pertahun selama tiga tahun berturut-turut sejak ditetapkannya CP-DOB,”pungkasnya.
Sementara itu Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam kesempatan itu mengatakan kebijakan penataan daerah terdapat dalam RPJMD Jabar. Persyaratan dasar, kewilayahan dan kapasitas daerah.