Lebih lanjut dikatakan gubernur, Pemprov juga sudah mengkomunikasikan dengan kelompok-kelompok pemuda produktif disetiap daerah dengan harapan terjalin partnership meningkatkan potensi sekitar hutan dengan cara tumpang sari.
“Di Dampit Malang, kopi bisa tumbuh dengan pisang bahkan hasil pisangnya bisa setinggi saya, itu sulit disertifikasi sebagai syarat ekspor, karena sertifikasi itu harus menyeluruh mulai dari lahan hingga bibitnya, padahal itu lahan tumpangsari artinya nilai tambah akan kita temukan ketika kita sudah melakukan penanaman,” ungkapnya.
Sementara Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK RI, Bambang Supriyanto menambahkan, penghargaan ini apresiasi dari menteri untuk percepatan perhutanan sosial dari 313 ribu hektar di seluruh Pulau Jawa, sebanyak 176 ribu hektar ada di Jatim.
Ia berharap, dengan pendampingan gubernur dan bupati maka pengembangan kawasan bisa produktif namun tetap memperhatikan kelestarian hutan “Tahun depan program perhutanan sosial akan kita tingkatkan menjadi 523 ribu hektar, dengan program ini harapannya hutan bisa dikelolah kelompok masyarakat secara mandiri,” katanya. (hd)
