“Ini tadi saya komunikasikan kalau DEDnya bisa 2 bulan mungkin tahun ini masih bisa dapat skema SMI untuk infrastruktur dengan grass period 2 tahun dan proses mencicil 10 tahun bagi daerah itu sangat dimungkinkan jadi kira-kira begitu. Mengingat APBD tahun 2021 sudah jalan,” jelas Gubernur Khofifah.
Gubernur Khofifah juga menyiapkan skema relokasi sementara untuk penanganan jangka pendek agar masyarakat yang rumahnya hanyut dan rusak berat dalat hunian layak. Karena diketahui daerah tersebut telah mangalami penurunan tanah sejak tejadi peristiwa lumpur Lapindo sehingga menjadi langganan banjir. Hingga saat ini penurunan tanah yang terjadi di sana diperkirakan lebih dari dua meter.
“Kemudian menyiapkan format relokasi untuk menyiapkan hunian yang lebih layak bagi warga,” imbuhnya.
Selain itu, Gubernur Khofifah juga menyarankan kepada Bupati Pasuruan untuk melakukan recovery psikologi bagi masyarakat. Karena menurutnya melihat dampak yang ditimbulkan pastilah berdampak pada psikologi masyarakat. Oleh sebab itu, dirinya menilai penting untuk dillakukan recovery psikologi.
“Proses recovery kita akan koordinasi dengan pak bupati, ada mungkin psikological recovery itu penting karena mungkin ada trauma-trauma yang dialami oleh warga,” tuturnya.
Untuk mendukung recovery psikologi ini, Gubernur Khofifah mengajak untuk melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Pasuruan untuk terlibat didalamnya.
“Kalau di sini saya rasa tokoh lokal mungkin biasanya efektif,” pungkasnya.
Seperti diketahui banjir tersebut melanda 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Diantarnya Kec. Gempol, Desa Kalirejo, Desa Tambakan, Desa Kalianyar Desa Manarui Desa Masangan di Kecamatan Bangil, Desa Kedungringin, Desa Kedungboto di Kecamatan Beji dan Desa Tambakrejo Kecamatan Kraton dengan rata-rata Ketinggian air mencapai 20-30 cm.
(Hadi) Editor:Nas