Selama ini, segelintir orang yang tidak menerima manfaat saja yang menuduhnya sebagai orang yang tidak punya kapasitas, mementingkan diri sendiri dan tidak berfikir dan bekerja untuk Aceh. Pada saat ini, jangankan Lembagi Wali Nanggroe yang serba terbatas tugas pokok dan fungsinya, pejabat gubernur yang mengelola uang banyak sekalipun tidak mungkin bisa memuaskan semua orang.
“Dari sisi usia lanjutnya saja, pasti ada rahasia dan keberkahan padanya. Ke depan jika Allah berkehendak kita memimpin Aceh, yang mulia Tengku Malik Mahmud sebagai pribadi maupun sebagai Wali Nanggroe adalah orang tua yang harus kita minta restu dalam setiap langkah kita dalam membangun Aceh,” kata Agung Makbul yang juga tim penulis pidato Presiden RI.
Sebenarnya, Gubernur dan Wali Nanggroe harus sejalan, saling mendukung dan saling melengkapi. Itulah kekuatan Aceh. Selama ini banyak pihak yang berusaha membenturkan gubernur dengan Wali Nanggroe, yang sadar atau tidak justru melemahkan Aceh. Upaya menjauhkan gubernur dan Wali Nanggroe lagi-lagi karena tidak mendapat manfaat dari keduanya.
Padahal apapun bentuk pekerjaaan Pemerintahan Aceh muaranya adalah rakyat. Selama ini memang ada pihak-pihak yang ingin porsi anggaran lebih banyak pada lembaga tertentu dan tampak terlalu dipaksakan akibat tidak saling percaya dan selalu curiga. Sehingga perlu kedekatan gubernur dengan Wali Nanggroe untuk meminimalisir perpecahan di Aceh.
Begitulah seharusnya politik Aceh. Kompromistis dan tidak monopoli agar selamat sampai ke tepi. Akan tetapi isi kepala sudah dipenuhi sampah korupsi, sehingga siapa pun yang mengelola uang sudah dianggap koruptor. Sikap berfikir negatif harus dicuci bersih dari otak kita agar kembali sehat seperti yang kita dambakan bersama.