Manfaat Besar
Menko Perekonomian menambahkan, hal tersebut diperkirakan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan saat Indonesia menjadi tuan rumah International Monetary Fund (IMF)-World Bank Annual Meeting di Nusa Dua, Bali, tahun 2018 lalu.
“Diharapkan secara agregat ini akan beberapa kali 1,5-2 kali daripada efek yang dicapai dalam pertemuan IMF-World Bank di 2018 yang lalu, karena pertemuan ini berjalan sekitar 150 pertemuan selama satu tahun atau selama 12 bulan,” ungkapnya.
Selain itu, tambah Airlangga, pertemuan ini juga dapat dijadikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural berupa dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (Sovereign Wealth Fund/SWF). “Tentunya ini akan mendorong confidence dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan,” harap Menko.
Sementara itu, dari aspek pembangunan sosial, Indonesia berpeluang untuk mendorong topik terkait dengan produksi dan distribusi vaksin. “Kita terus mendorong agar vaksin ini menjadi global public goods dan juga aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang yang berpendapatan rendah,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, ada tujuh prioritas pembahasan isu-isu keuangan global terkini. Pertama, negara-negara G20 akan membahas bagaimana berkoordinasi memulihkan ekonomi global. Di mana G20 akan mencari waktu yang tepat agar setiap anggotanya mengurangi kebijakan fiskal dan moneter yang extra ordinary dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19.
Sebab, Indonesia sendiri, pada 2023 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah ditetapkan harus berada di bawah 3 persen terhadap PDB. Pada 2020 hingga 2022, defisit diperbolehkan di atas 3 persen. “Fiskalnya dari sisi monetery policy design bagaimana kalau bersama-sama kebijakan exit strategy untuk pemulihan ekonomi yang beda-beda dari sisi kecepatan dan pemerataan di semua negara,” ujar Sri Mulyani.
Kedua, isu terkait dampak perekonomian dari pandemi Covid-19 yang memukul korporasi dari sisi neraca. Sehingga G20 akan mencari jalan agar dunia usaha bisa kembali pulih dan meningkatkan produktivitasnya.
Ketiga, topik mengenai central bank dan digital currency. Keempat, cross border payment seiring dengan berkembangnya digital ekonomi dan teknologi. Kelima, isu terkait climate change, dengan mengimplikasikan green finance, sehingga bisa menciptakan ekonomi hijau dan sustainable. Termasuk di antaranya pembiayaan infrastruktur dan private sektor.
Keenam, financial inclusion untuk bersama-sama melakukan pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dan ketujuh, membahas pelaksanaan global taxation principal, yakni pembahasan tax insentif, tax and digitalization, tax avoidance, BEPS, dan lain sebagainya.
“Kebijakan perpajakan menu prioritas yang penting juga bagi Indonesia. Sebab Indonesia juga sedang menjalankan reformasi. Indonesia tetap menjaga kepentingan Indonesia dan negara berkembang, agar kita tidak dirugikan, tapi mendapatkan manfaat yang maksimal di bidang ekonomi dan pajak,” ujar Sri Mulyani.
