“Bayangkan, di Kota Jember ini punya tiga perguruan tinggi negeri dan belasan perguruan tinggi swasta, dengan puluhan ribu mahasiswa. Sementara, areal pertanian dan perkebunan di Jember, juga tumbuh subur,” jelasnya.
Jember Masih Punya Banyak “PR” Besar
Dari pengamatannya selama bertugas di Jember, menurut Kajari I Nyoman Sucitrawan, potensi SDM dan SDA yang besar masih belum terkelola secara maksimal. Sehingga, tingkat kesejahteraan masyarakatnya belum sepenuhnya merata.
“Kunci stabilitas daerah itu kan tergantung tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Semakin sejahtera masyarakatnya, tentu semakin kecil terjadinya tindak pidana. Sebagai aparat penegak hukum, tentu kami ikut mendorong agar tingkat kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” lanjutnya.
Kajari juga mengakui Pemkab Jember masih punya beberapa PR (pekerjaan rumah) besar yang butuh penyelesaian dengan pendekatan humanisme. Salah satunya, temuan BPK terkait dana Covid-19 senilai Rp 107 milyar dan juga masalah wastafel senailai ratusan milyar yang belum dibayar Pemkab.
Menurutnya, semua masalah itu terjadi dalam kondisi kedaruratan, saat pandemi Covid-19 lalu. Karena itu, penyelesaiannya harus melibatkan semua pihak yang saat itu terlibat langsung. Pendekatan yang humanis menurutnya jauh lebih mudah penyelesaiannya daripada melalui pendekatan pidana.
” Tujuan akhirnya, bagaimana kita ikut mendorong Pemkab Jember segera meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Disampingku tentunya mendorong PAD Jember dari tahun ke tahun terus meningkat, tuturnya. (Irfak)