Menurut Erwan, Kemenpan-RB ingin membangun banyak sekali WBK di Indonesia. Pasalnya, kalau dilihat dari datanya, saat ini daerah yang punya unit pelayanan dan mendapatkan predikat WBK dan WBBM masih sangat terbatas, mayoritas hanya diperoleh oleh kementerian, lembaga, dan juga di level provinsi.
“Ke depan, kita berharap Kota Surabaya bisa menjadi percontohan dan bahkan bisa menjadi tempat belajar tentang WBK dan WBBM bagi daerah lainnya, terutama yang berada di wilayah Indonesia Timur. Tentu ini sangat membantu kami Kemenpan-RB di dalam upaya membangun WBK dan WBBM di pemerintah daerah, khususnya di kabupaten dan kota yang memang jumlahnya masih sangat terbatas,” kata dia.
Ia juga memastikan Kemenpan RB terus mendorong supaya berbagai daerah itu bisa belajar langsung ke Kota Surabaya. Dorongan itu selalu disampaikan ketika ada tamu dari berbagai daerah, baik untuk konsultasi maupun untuk urusan RB, Sakip, dan zona integritas.
“Nah, agar distribusi lebih merata dan lebih banyak yang menerapkan WBK, maka kami dorong untuk melihat langsung prakteknya di Surabaya. Kalau di Kemenpan RB itu kan lebih banyak teorinya, kalau di Surabaya ini kan sudah prakteknya, sehingga kita dorong teman-teman dari berbagai daerah untuk belajar langsung ke kabupaten atau kota yang sudah mendapatkan predikat WBK dan WBBM,” kata dia.
Sedangkan Kota Surabaya sendiri, Erwan menilai terlalu banyak positifnya dan sangat sering dijadikan percontohan. Pasalnya, Indeks Reformasi Birokrasinya sudah A (Sangat Baik), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2023 juga sudah A (memuaskan), dan beberapa unit pelayanannya sudah mendapatkan predikat WBK maupun WBBM.