Alhasil, para prajurit yang berjaga memerlukan waktu lama untuk melaporkan kegiatan mereka ketika berada di wilayah terluar, karena harus kembali ke wilayah yang memiliki fasilitas telekomunikasi.
“Ternyata begitu banyak pos (TNI) kita yang tidak ada sarana komunikasi, karena memang sinyalnya nggak ada. Untuk laporan saja seperti misalnya yang di Pulau Dana Rote (Provinsi Nusa Tenggara Timur), untuk laporan perkembangan harus nyebrang ke Pulau Rote,” tutur Panglima.
Selain itu, katanya, anggaran untuk membangun infrastruktur komunikasi di Kawasan terluar dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Hankam) sangat terbatas.
Oleh karenanya Panglima TNI mengapresiasi dukungan Kemenkominfo dalam penyediaan fasilitas infrastuktur di titik-titik pos TNI terluar tersebut.
“Jadi kami akan didukung pada 2022 ini melalui program yang memang juga sudah berjalan di lakukan oleh Kemenkominfo yang nilainya menurut saya cukup sangat membantu untuk menyediakan konektivitas titik-titik pos TNI,” kata Panglima.
