Komitmen Capai UHC, Pemkot Bogor dan BPJS Kesehatan Teken Nota Kesepakatan

Bogor, Transnews.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama BPJS Kesehatan Cabang Bogor melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Penduduk dan Peserta Aktif Terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kota Bogor dalam rangka mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Penandatanganan secara langsung dilakukan Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bogor, Fahrurozi di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Rabu (29/12/2021).

Usai penandatanganan, Bima Arya menyampaikan Kota Bogor memiliki tiga turunan dari dimensi pendidikan, ekonomi dan kesehatan dalam menjabarkan Visi Kota Bogor sebagai kota yang layak bagi keluarga, yaitu sehat, cerdas dan sejahtera.

BACA JUGA :  Kepala Sekolah SMP di Kota Bogor Dibina Pendidikan Anti Korupsi

“Kesehatan kita prioritaskan menjadi yang paling utama dan kita bergerak betul-betul dalam mewujudkannya, mulai dari hulu ke hilir. Seperti preemtif, promotif, preventif bahkan rehabilitatif hingga kuratif, alat kesehatan, fasilitas kesehatan, semuanya kita ikhtiarkan,” kata Bima Arya didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Fahrudin, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Sri Nowo Retno dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bogor, Adi Novan.

BACA JUGA :  dr. Putu Mentari Setyawati: Perluasan FKTP Sangat Penting untuk Keberlangsungan Program JKN-KIS

Bima Arya menekankan, dalam konteks hal tersebut, ada target yang ditetapkan semaksimal mungkin, yaitu mengcover semua warga Kota Bogor. Untuk mencapainya diperlukan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi yang baik untuk pendataan, penganggaran, pengalokasian dan sebagainya.

Khusus aspek pendataan diakui Bima Arya, menjadi yang paling menantang disebabkan beberapa faktor, di antaranya mobilitas, geografis, banyak juga yang masih kebingungan, ada juga yang tidak memiliki kemampuan membayar dan yang lainnya. Dinamika yang muncul bersama dengan dinas terkait, harus terus dibenahi guna memastikan masuk dalam perencanaan penganggaran dan dikolaborasikan dengan pihak terkait. “Ke depan dinamika yang muncul bisa diperbaiki terus,” harapnya.

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, silahkan mengirim sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: transnewsredaksi@gmail.com

Pos terkait