Sementara itu, untuk Provinsi Papua Barat, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp3,67 triliun. Untuk bidang SDA Rp600 miliar, jalan dan jembatan Rp2,54 triliun, permukiman Rp320 miliar, dan perumahan Rp200 miliar.
Kementerian PUPR juga memiliki empat program infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat, yaitu pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT), dan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.
Lantaran menjadi salah satu titik fokus pembangunan, puluhan infrastruktur dan perbaikan di Papua telah dibangun dan diresmikan Presiden Jokowi sejak awal memerintah Indonesia. Hingga Agustus 2021, panjang jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 km telah tembus 3.446 km, dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km, dan yang belum teraspal 1.712 km dan yang belum tembus tinggal 16 km.
Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun jalan perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 km. Saat ini, sepanjang 931 km telah tembus dengan kondisi 756 km teraspal.
Pemerintah juga memoles dua pos perbatasan di Skouw (Utara) dan di Sota (Selatan), membangun jembatan panjang di Teluk Youtefa yang menghubungkan Kota Jayapura dengan wilayah Holtekamp dan menuju PLBN Skouw. Di bidang telekomunikasi, Pemerintah juga membangun jaringan telekomunikasi Palapa Ring Timur,
Ada sedikitnya 10 bandara yang tengah dalam proses dan sudah rampung pembangunannya. Enam bandara berada di Provinsi Papua yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru, dan Bandara Mopah. Sedangkan empat bandara lainnya berada di Provinsi Papua Barat, yaitu Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fak-fak.
