Ketiga, ada desa yang belum menyalurkan BLT karena nunggu izin kepala daerah.
”Kasus ini terbanyak di Banten. Jadi desa sudah siap dana sudah siap tapi kepala daerahnya belum mengizinkan karena mau dibarengkan dengan Bansos yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Maunya bareng tapi enggak segera cair sehingga ada beberapa desa yang cukup lumayan lah di Banten ini,” ujarnya.
Keempat, munculnya data baru dari jaring pengaman sosial lain.
”Misalnya tadi dari daerah ada jaring pengaman sosial juga, nah datanya baru selesai ternyata tumpuk dengan data yang sudah dibuat oleh tim relawan desa berdasarkan pendataan baru, nah akhirnya harus bongkar lagi,” imbuhnya.
Kelima, pembuatan buku rekening bank yang sangat lambat.
”Jadi ada beberapa daerah yang pakai cashless kemudian bekerja sama dengan Himbara ternyata penerbitan buku tabungan itu sehari dibatasi 50 buku tabungan,” jelas Mendes PDTT.
Ini, menurut Mendes PDTT, terjadi misalnya di Jawa Tengah ada di Kabupaten Jepara, kemudian di Provinsi Lampung, dan ada beberapa daerah kabupaten yang sampai hari ini masih cukup lambat karena pakai cashless ternyata banknya tidak seperti yang diharapkan.
”Kemudian ada juga pencairan dana di bank dibatasi karena memang mungkin ini bank daerah kalau ini, duit cash-nya terbatas. Kemudian ada juga kasus Kades dan perangkat desa kena positif Covid-19 sehingga prosesnya agak terhambat gara-gara mulai Kades-nya sampai perangkat desanya kena Covid-19,” terangnya.
Faktor penghambat lain, menurut Mendes PDTT, tarik menarik antara keinginan warga dengan keputusan pemerintah desa.