Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp1.265,3 triliun (64,7 persen dari pagu), tumbuh 4,4 persen (yoy), menurun dari tahun lalu 21,2 persen (yoy). Penurunan ini sebagai dampak dari belanja non-K/L karena di periode yang sama pada 2020 terdapat pembayaran kompensasi.
Belanja K/L tumbuh 16,1 persen (yoy), terdiri dari belanja modal tumbuh 62,2 persen (yoy) untuk pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pengadaan peralatan dan belanja barang tumbuh 42,4 persen (yoy) untuk mendukung akselerasi program PEN dalam pelaksanaan vaksinasi, klaim perawatan, bantuan upah, dan bantuan usaha mikro.
Sebagai wujud perhatian kepada faktor kesehatan masyarakat, pemerintah tetap menganggarkan masalah kesehatan. Hingga September 2021, realisasi Anggaran Kesehatan mencapai Rp170,8 triliun, tumbuh 60,6 persen (yoy), membaik dari tahun lalu 58,5 persen (yoy), dimanfaatkan utamanya untuk klaim perawatan 511,7 ribu pasien, pengadaan 107,3 juta dosis vaksin, insentif nakes, serta penanganan kesehatan lainnya (seperti penerima bantuan iuran JKN dan bantuan operasional kesehatan).
Demikian pula dengan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) terealisasi Rp304,1 triliun (86,2 persen dari pagu), dimanfaatkan antara lain untuk BLT desa, diskon listrik bagi 32,6 juta pelanggan, subsidi bunga UMKM, program prakerja, bantuan PKH bagi 10 juta keluarga, kartu sembako bagi 17,1 juta KPM, dan bantuan sosial tunai (BST) untuk 10 juta keluarga, penyaluran transfer ke daerah dan dana desa Rp541,5 triliun, atau 68,1 persen dari pagu.
