Jakarta, TransNews.co.id- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas secara daring mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial, Selasa (3/11/2020) di Jakarta menjelaskan Pemerintah mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program perhutanan sosial.
Untuk mewujudkan hal tersebut kata Luhut, perlu dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan lintas kementerian.
Menurutnya perlu nanti koordinasi nanti dengan Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UKM untuk kerjakan semua. Akan dibuat roadmap untuk pengerjaan program perhutanan sosial yang terintegrasi.
“Saya kira mungkin tim akan mulai bekerja dalam minggu ini untuk merumuskan ini,” ujarnya.
Dalam keterangan persnya, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menjadikan hutan bakau atau mangrove menjadi salah satu proyek perhutanan sosial.
“Presiden minta akan ada 1-3 contoh yang jadi benchmark dan direplikasi. Jadi jangan kita semua mau dikerjain nanti satupun tidak ada yang jadi, jadi mungkin 2-3 (yang dikerjakan),” katanya.
Luhut mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan,akan merancang proyek percontohan tersebut.
“Mulai Januari 2021 sudah harus ada laporan yang bisa dilihat oleh Presiden. Kami mungkin akan menyiapkan di kuartal I tahun depan, satu atau dua tempat penyemaian bibit mangrove ataupun yang lain,” paparnya.
Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan sesuai dengan arahan Presiden, model bisnis yang akan dibangun serupa dengan model yang dikembangkan di lumbung pangan Humbang Hasundutan, Sumatra Utara.