Bedi meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera mewujudkannya dengan mempersiapkan syarat-syarat administratif yang harus ditempuh agar pihaknya dapat segera melakukan persetujuan.
“Jadi hal-hal yang sifatnya administratif ini wajib harus. Tapi kami sebagai anggota DPRD menuntut supaya Pemprov mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kita bisa segera melakukan persetujuan bagaimana dengan target pemprov untuk indeks kinerja umum terkait pemekaran otonomi daerah,” tuturnya.
Bedi menekankan, pemekaran tersebut harus diteliti dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya serta tidak memberatkan daerah induknya, yaitu Kabupaten Garut.
“Yang paling penting kami ingin menjamin bahwa pemekaran ini harus diteliti membawa kesejahteraan bagi masyarakat Garut Utara, juga tetap menjadi stabilitas bagi daerah induknya,” tutupnya.
