DEPOK,transnews.co.id-MPH PGI periode 2019-2024 dalam tugasnya, khususnya mengimplementasikan Dokumen Keesaan Gereja (DKG) dalam kehidupan gereja di Indonesia dapat mengambil posisi sebagai mitra strategi/sinergi tapi juga mitra kritis bagi pemerintah.
Hal tersebut ditegaskan oleh Thomas Penturi, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dalam sambutan di penutupan Sidang Raya XVII PGI, di Gedung Pdt. Hapu Mbay, Waingapu, Rabu (13/11).
Thomas menambahkan, tantangan baru bagi PGI dalam kehidupan bergereja yaitu bagaimana menempatkan perspektif regulatif, yaitu menjadi perspektif baru bagi PGI, yaitu pemikiran-pemikiran terkait dengan regulasi yang mengatur kehidupan umat di Indonesia.
“PGI tidak sebatas sebagai pemadam kebakaran saja dari proses yang terjadi di lingkungan, tapi PGI harus mengambil peran yang sama untuk memberi masukan-masukan penting untuk pengembangan regulasi tata gereja, dan kehidupan gereja. Dan itu harus diambil. Juga di tengah-tengah perubahan masyarakat yang begitu cepat,” jelasnya.
PGI, lanjut Thomas, diharapkan terus memberi masukan dan kritik-kritik penting bagi pemerintah bahwa kehidupan agama bisa terus dijaga dan dibangun.
Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali mewakili pemerintah daerah, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh PGI atas terselenggaranya sidang raya ini.
“Merupakan kebanggaan bagi warga masyarakat, gereja dan pemerintah daerah atas kepercayaan ini. Atas kepercayaan ini, atas kedatangan dari berbagai peserta seluruh Indonesia, untuk itu kami ucapkan terima kasih,” katanya.