Dengan demikian, Pers Indonesia menjadi kerdil, ketika berhadapan dengan Platform Digital Global. Minim audience, minim pula pendapatan iklan. Tragedi yang demikian, bukan hanya dialami oleh Pers Indonesia. Tapi, juga oleh perusahaan penerbitan pers di negara-negara lain. Jajaran pers di Uni Eropa, misalnya, sudah lebih dulu bereaksi serta sudah bergerak secara strategis menghadapi Platform Digital Global.
Pers Uni Eropa pada 25 April 2023, telah menetapkan 19 Platform Digital Global, termasuk Google, Instagram, TikTok, dan Twitter, yang memiliki jumlah pengguna yang sangat besar, untuk mematuhi regulasi yang lebih ketat terkait konten.
Hal serupa juga dilakukan oleh Pers Australia. Regulasi yang diterapkan oleh Pers Uni Eropa dan Pers Australia terhadap Platform Digital Global, antara lain, tentang revenue sharing yang berkeadilan dan transparan. Itu bagian dari upaya mereka untuk melindungi serta menjaga ekosistem industri pers di negara masing-masing.
Tantangan Perpres Publisher Rights
Lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tersebut, antara lain, terinspirasi oleh Pers Uni Eropa dan Pers Australia di atas. Presiden Joko Widodo memastikan, telah menandatangani Perpres Nomor 32 Tahun 2024 itu. Menurut presiden, penandatanganan dilakukan pada Senin, 19 Februari 2024, di Jakarta.
Hal itu ia kemukakan dalam acara puncak peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa, 20 Februari 2024 lalu. Pihak Platform Digital Global, sebagaimana bisa kita cermati di sejumlah media, menentang kelahiran Perpres Publisher Rights yang dimaksud. Bahkan, penentangan itu sudah mereka lakukan, jauh sebelum ditandatangani Presiden. Ketika masih berupa draft.
