Pada Selasa, 25 Juli 2023, misalnya, Michaela Browning selaku Vice President for Government Affairs and Public Policy for Google Asia Pacific, mengatakan, rancangan terbaru Perpres tentang Jurnalisme Berkualitas yang tengah diusulkan, tidak dapat dilaksanakan. Aturan itu akan mengancam keberadaan media dan kreator berita, yang menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia.
Sebaliknya, Pengamat Media Agus Sudibyo menyebut, Google sebenarnya tidak perlu khawatir terhadap Perpres Publisher Rights. Kekhawatiran itu justru menunjukkan inkonsisten Google. Maksudnya, kenapa Google menerima regulasi Publisher Rights Uni Eropa dan Australia, tapi menentang Publisher Rights Indonesia?
Padahal, secara substansi, Publisher Rights yang dimaksud, kurang-lebih serupa. Perpres Publisher Rights Indonesia terdiri dari 19 pasal yang mengatur ketentuan umum, perusahaan platform digital, kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers, komite, pendanaan, dan ketentuan penutup.
Aturan tentang kerja sama platform digital dan perusahaan pers, dibahas dalam Pasal 7 ayat (2). Intinya, kerja sama antara platform digital dan perusahaan pers dalam pasal tersebut berupa lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna berita, dan/atau bentuk lain yang disepakati.
Mengapa Ada Dewan Pers
Perpres Nomor 32 Tahun 2024 itu memberi wewenang kepada komite yang terdiri dari Dewan Pers, akademisi, dan pemerintah, untuk memutuskan konten yang bisa dipublikasikan dalam platform-platform online, dalam konteks memastikan kualitas jurnalisme.
