Pembangunan Smelter
Bagi pemerintah, penghentian ekspor bahan mentah mineral adalah perintah UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang diperbarui oleh UU nomor 3 tahun 2020. Undang-Undang Minerba itu disepakati ada waktu jeda lima tahun bagi pelaku usaha guna beradaptasi dengan peraturan yang baru. Penghentian ekspor bahan bmntah mineral pun diamanatkan sejak 2014.
Toh, tak mudah merealisasikaanya. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai leading sector, pemerintah terus mendorong hilirisasi mineral itu dengan kemudahan izin investasi, penyediaan infrastruktur termasuk sumber daya pembangkit listrik. Industri pengolahan minerba, terutama pada tahap pemurnian mineral dengan smelter, mengkonsumsi listrik dalam jumlah besar.
Saat memaparkan outlook 2021, awal Januari lalu, Menteri ESDM Arifin Tasrif memaparkan bahwa hingga 2020 total realisasi pembangunan smelter tercatat baru 19 unit. Jumlah ini terdiri dari 13 smelter nikel, 2 smelter bauksit, 1 smelter besi, 2 smelter tembaga, dan 1 smelter mangan. Total investasi pembangunan smelter hingga semester pertama 2020 mencapai USD12,06 miliar.
Pada 2021 ada tambahan empat smelter baru, terdiri dari tiga smelter nikel dan satu smelter timbal dan seng. Jumlah smelter itu akan semakin meningkat di tahun 2022 menjadi 28 unit, seiring adanya proyeksi penambahan 1 smelter nikel, 1 smelter bauksit, 2 smelter besi, dan masing-masing 1 smelter untuk timbal dan seng.
Hingga pada 2024 nanti Indonesia ditargetkan memiliki 53 smelter yang beroperasi. Jumlah tersebut terdiri dari 4 unit smelter tembaga, 30 smelter nikel, 11 smelter bauksit, 4 smelter besi, 2 smelter mangan, dan 2 smelter timbal dan seng. Lebih lanjut, total investasi untuk 53 unit smelter tersebut mencapai USD21,59 miliar. “Percepatan pembangunan smelter menjadi salah satu fokus utama rencana kerja di subsektor minerba tahun 2021,” kata Arifin dalam konferensi pers virtual awal tahun yang digelar Kamis (23/1/2021).
