NTT, Transnews.co.id – Merger atau penggabungan BUMN Pelabuhan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui seremoni yang dilakukan di Pelabuhan Labuan Bajo. Sebelumnya, pada 1 Oktober 2021 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke Dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Hadir dalam acara peresmian ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri I dan II BUMN, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Jajaran Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), serta Tokoh Adat, Agama dan Masyarakat Manggarai Barat.
“Penggabungan BUMN layanan kepelabuhan diharapkan dapat mewujudkan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat melalui konektivitas maritim di seluruh Indonesia, sehingga dapat membantu menurunkan biaya logistik nasional secara bertahap, serta meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN kepelabuhanan di tingkat global,” ujar Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono dalam sambutannya.
Merger Pelindo membuka kesempatan perusahaan untuk go global. Integrasi ini akan meningkatkan posisi Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan total throughput peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs. Penggabungan ini juga menyatukan sumber daya keuangan, peningkatan leverage dan memperkuat permodalan perusahaan.
