Selanjutnya, rekomendasi yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk pendidikan, diperlukan pembangunan sekolah baru di beberapa wilayah, khususnya jenjang SMP. Untuk kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Depok diminta lebih aktif membina rumah sakit yang ada, terutama rumah sakit swasta agar lebih transparan dalam melayani masyarakat.
Kemudian, untuk pekerjaan umum dan tata ruang, pembangunan trotoar harus ditingkatkan guna melindungi pejalan kaki, karena sudah terdapat beberapa yang rusak dan alih fungsi.
Untuk rekomendasi urusan wajib yang berkaitan dengan urusan dasar, lanjut Reinova, seperti tenaga kerja, diperlukan kebijakan singkronisasi antara dunia pendidikan, pelatihan dan tenaga kerja.
Sementara, untuk pariwisata, diperlukan adanya program pengembangan ekonomi kreatif, melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam mendukung perkembangan pariwisata.
“Semoga rekomendasi yang disampaikan menjadi bagian tak terpisahkan sebagai bagian dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan kebijakan strategis Wali Kota,” pungkas Reinova.
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD kota Depok, TM Yuusufsyah Putra, dihadir Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, Wakil Ketua DPRD Depok Yeti Wulandari, H. Tajudin Tabri, para anggota DPRD Depok, Sekretaris daerah, dan kepala Perangkat Daerah (PD) di Pemerintah Kota Depok.
Pantauan transnews.co.id, agenda rapat yang dijadwalkan pukul 13.30 WIB, baru dimulai sekitar pukul 14.30 WIB untuk kemudian di skors selama dua jam lantaran anggota yang hadir tidak kuorum.
