Ketiga, meningkatkan pengelolaan dan pemerataan aksesibilitas layanan pendidikan dengan meningkatkan kearifan lokal Kota Depok serta sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai pendidikan sesuai delapan standar pendidikan nasional.
“Juga penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik yang terintegrasi di semua layanan Perangkat Daerah,” tambahnya.
Terakhir, dirinya berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan Raperda RPJMD Kota Depok. Untuk kemudian disetujui dan diajukan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, guna dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Depok.
Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono menuturkan, Raperda RPJMD kali ini terbilang unik. Karena pada masa jabatan pemerintahannya dilantik untuk menjadi masa pemerintahan 2021-2026, namun akibat ada Undang-Undang (UUD) baru tentang Pilkada serentak. Masa jabatannya dipotong sampai dengan 2024.
“Ini akan terpengaruh pada RPJMD yang disahkan. Menurut konsultasi kami dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat, maka tetap RPJMD ditetapkan lima tahun. Namun pelaksanaannya akan menjadi amanah bagi pemimpin baru di Kota Depok pada 2024-2029,” tutur Imam.
Dia menyebut, RPJMD isinya sesuai dengan visi misi Idris-Imam, sesuai dengan yang sudah ke KPU. Dengan visi Maju Berbudaya dan Sejahtera. Kemudian ada beberapa misi yang diubah kalimatnya. “Namun, substansinya sama atau bahkan lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan sesuai misi yang sudah disampaikan dibahas di Pansus RPJMD DPRD Kota Depok,” harapnya. -YN
