Dengan seruan ini, masyarakat berharap agar pemerintah pusat segera mengambil tindakan tegas demi kebaikan daerah dan masyarakat setempat. Mereka percaya bahwa pejabat asli Papua akan lebih mampu memahami dan mengelola kepentingan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.