Sementara, hubungan LPDP dengan klien kami adalah Pinjaman dengan Jaminan. Artinya klien kami Meminjam dana dari LPDP dengan Jaminan.
Riyanto Djafaar menambahkan, bahwa Penyitaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Malang tidak sesuai konstitusi. Karena Konstitusi menjelaskan bahwa Penyitaan terhadap aset bergerak, surat berharga dan aset lainnya harus mempunyai korelasi dan berhubungan dengan tindak pidana yang disangkakan. Dan tidak boleh pada harta benda yang bukan hasil dari tindak pidana yang disangkakan. Dan aset yang sita oleh pihak Kejaksaan tersebut adalah aset pihak ke-3 yang dimilikinya jauh – jauh hari sebelum klien kami menjabat sebagai ketua koperasi Monata Hotel.tutur Riyanto Djafaar.
Diakhir, Riyanto Djafaar mengatakan bahwa intinya ada 3 hal yang dimohonkan pada sidang perdana Praperadilan hari ini, yakni SPDP, adanya De- Clare dari BPK dan terhadap penyitaan.
“Harapan kedepannya mari sama-sama kita jaga eksistensi koperasi di Indonesia. dan agenda selanjutnya adalah mendengarkan jawaban dari tim penyidik kejaksaan Negeri Malang. Dan pihak kami akan menyerahkan alat bukti tertulis pada sidang besuk pagi, tutup Riyanto Djafaar
Dilain pihak, Ziena salah satu tim penyidik Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Malang saat dikonfirmasi usai sidang mengatakan mohon maaf bukan kapasitas saya untuk menjawab, besuk saja ikuti sidang selanjutnya, Katanya.