Tambang Galian C di Pemukiman Warga dan Ponpes Disinyalir Ilegal 

Reporter: HADI M
Editor: DM

MOJOKERTO,transnews.co.id — Tambang Ilegal galian C yang beroperasi di Dusun Sekantong, Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, menimbulkan keresahan di lingkungan warga sekitar.

Betapa tidak, tambang milik Bos Hardi dari Surabaya dengan menggunakan bendera PT. Senopati tersebut sungguh sangat meresahkan warga sekitar galian tersebut beroperasi. Kamis (08/07/2024)

Pantauan dan investasi awak media dilapangan, tampak aktivitas tambang yang setiap harinya melibatkan ratusan dump truk tronton keluar masuk area tambang mengangkut material sertu.

BACA JUGA :  Warga Desa Ganting Kecamatan Gedangan Gelar Halal Bihalal

Kegiatan tambang Ilegal galian C tersebut, tidak hanya mengganggu kenyamanan warga dengan debu dan bising lalu-lalang dump truk, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan kesehatan lingkungan.

Hal tersebut, disebabkan oleh karena tambang Ilegal galian C berada di tengah – tengah padat pemukiman warga dan berdekatan dengan pondok pesantren serta sekolahan.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu warga Dusun Sekantong, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan, “Kami sangat terganggu dengan aktivitas tambang Ilegal galian C tersebut mas, ucapnya

BACA JUGA :  Kunker Reses Komisi III DPR RI di Mapolda Jatim, Lepas 77 Mobil Vaksinasi dan Berikan 2 Ribu Paket Sembako Bagi Warga Terdampak Covid-19

Terlebih lagi, dengan polusi udara dan debu serta kebisingan dari dump truk – dump truk yang lalu lalang melakukan aktivitasnya mengakut hasil tambang tersebut setiap harinya sangat meresahkan.

“Kami khawatir terhadap psikologis dan kesehatan anak-anak kami yang bersekolah di sekitar area tambang Ilegal galian C tersebut terkena dampaknya,” tegasnya

Disinyalir tambang Ilegal galian C tersebut yang beroperasi di sekitar lingkungan permukiman warga dan lingkungan pondok pesantren serta sekolahan tersebut dengan tidak adanya papan nama ijin dan tidak adanya penjaga dari dinas terkait atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Mojokerto.

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, silahkan mengirim sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: transnewsredaksi@gmail.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *